Korwil V GMKI Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD: Pengkhianatan Terhadap Reformasi

Surabaya — Koordinator Wilayah V Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang meliputi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Blaise Clements Dave Pattiselanno menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Penolakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya isu politik nasional yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Blaise menilai penghapusan Pilkada langsung merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi dan kedaulatan rakyat.

“Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh konstitusi,” kata Blaise dalam keterangannya di Surabaya.

Ia menegaskan, Pilkada langsung merupakan instrumen penting bagi masyarakat untuk menentukan arah kepemimpinan di daerahnya. Menurut dia, penyerahan mekanisme pemilihan kepada DPRD justru akan menjauhkan kepala daerah dari rakyat.

“Pilkada langsung adalah ruang partisipasi publik. Jika diserahkan ke DPRD, maka rakyat kehilangan hak dasarnya untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri,” ujarnya.

Blaise juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD rawan memicu praktik politik transaksional. Mekanisme tertutup di parlemen daerah dinilai berpotensi membuka ruang jual-beli suara di kalangan elite politik.

“Risiko money politics akan semakin besar karena prosesnya berlangsung di ruang elite yang minim pengawasan publik. Pemimpin yang lahir bukan karena kapasitas, melainkan karena kekuatan modal,” kata dia.

Selain itu, Blaise menilai wacana tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Ia menyebut langkah itu hanya akan menguntungkan segelintir elite partai politik dan melemahkan fungsi kontrol sosial masyarakat.

GMKI, kata Blaise, berpijak pada visi organisasi yang menekankan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi yang berlandaskan kasih. Karena itu, GMKI menolak segala bentuk kebijakan yang dinilai membatasi hak politik rakyat.

“Demokrasi kita memang belum sempurna. Namun solusinya bukan dengan menghapus hak pilih rakyat, melainkan memperbaiki sistem pengawasan dan menekan biaya politik,” ujarnya.

Ia menegaskan GMKI Wilayah V akan terus mengawal isu ini dan mendorong agar demokrasi lokal tetap berada di tangan rakyat. //