Asisten Administrasi Umum Buka Rakor TEPRA

Palangka Raya – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mewakili Gubernur membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Oktober 2025 di Aula Eka Hapakat, Rabu (3/12/2025).

Rakor dihadiri Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah Provinsi Kalteng, serta pengelola realisasi anggaran dari kabupaten/kota.

Membacakan laporan Plt. Sekda Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Akhmad Husain menyampaikan bahwa Rakor TEPRA bertujuan memantau dan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan, mempercepat penyerapan anggaran, serta memastikan penggunaan APBN dan APBD tepat sasaran. Target serapan ditetapkan secara bertahap: Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II 50%, Triwulan III 85%, dan 100% realisasi fisik pada 15 November 2025.

Ia melaporkan realisasi keuangan APBD Provinsi Kalteng hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp 5,1 triliun atau 61,28% dari total pagu perubahan Rp 8,35 triliun, dengan realisasi fisik 67,64%. Capaian ini masih jauh dari target 90%, sehingga terjadi deviasi -28,72%.

Tiga perangkat daerah dengan serapan tertinggi adalah:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral – realisasi keuangan Rp 70,8 miliar (87,45%) dan fisik 91,28%.

2. Dinas Perhubungan – realisasi keuangan Rp 30,8 miliar (82,55%) dan fisik 100%.

3. Biro Perekonomian – realisasi keuangan Rp 1,6 miliar (82,19%) dan fisik 84%.

Adapun tiga perangkat daerah dengan serapan terendah:

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan – keuangan 20,23%, fisik 45%.

2. Dinas Kehutanan – keuangan 24,93%, fisik 26,43%.

3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan – keuangan 32,59%, fisik 37,79%.

Secara keseluruhan, realisasi keuangan APBD kabupaten/kota se-Kalteng mencapai Rp 14,9 triliun atau 57,04% dari total pagu Rp 26,2 triliun. Realisasi fisik tercatat sebesar 62,24%, masih rendah dari target 85%, dengan deviasi -27,96%.

Tiga kabupaten/kota dengan serapan tertinggi adalah:

1. Kabupaten Katingan – 70,20% (keuangan), 72,77% (fisik).

2. Kota Palangka Raya – 67,63% (keuangan), 76,13% (fisik).

3. Kabupaten Gunung Mas – 66,86% (keuangan), 69,11% (fisik).

Tiga terendah adalah:

1. Kabupaten Barito Utara – 47% (keuangan), 60,41% (fisik).

2. Kabupaten Kapuas – 49,39% (keuangan), 55,45% (fisik).

3. Kabupaten Seruyan – 50,38% (keuangan), 53,54% (fisik).

Membacakan sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sunarti menyampaikan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah harus merata dan berkeadilan hingga wilayah pedalaman. Pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat disebut sebagai kunci utama untuk mendukung visi “Kalteng Berkah, Kalteng Maju” serta selaras dengan Asta Cita Presiden.

“Rakor ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk mengambil langkah perbaikan dan percepatan, agar anggaran berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur mengapresiasi tiga perangkat daerah dan tiga kabupaten/kota dengan serapan anggaran tertinggi, namun menegaskan bahwa secara umum capaian masih belum sesuai target. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat komitmen untuk meningkatkan kinerja pada triwulan IV yang tersisa kurang dari 20 hari.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi, inovasi, dan kerja sama lintas sektor agar realisasi anggaran tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tentunya tepat aturan.

“Jangan hanya mengejar target kemudian asal belanja. Program harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar kegiatan tetap selaras dengan program prioritas Huma Betang Sejahtera.

Gubernur, melalui Sunarti, turut mengimbau agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung perkembangan IKM dan UMKM di Kalimantan Tengah. //